TUGAS ANTROPOLOGI PEMBAHARUAN

PENERAPAN  SISTEM PENGANGKATAN ANAK ( ADOPSI )

DI INDONESIA

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang harus ditangani sedini dan setuntas mungkin. Ini juga merupakan refleksi bahwa anak belum mendapatkan perlindungan yang memuaskan dalam berbagai bidang kehidupan pada umumnya dan antara lain di bidang pengangkatan anak pada khususnya. Terutama oleh karena anak sebagai golongan lemah yang tidak mampu melawan tindakan-tindakan negatif orang tua masih berkembang terus dalam berbagai bentuk perwujudan. Oleh sebab itu, sehubungan dengan permasalahan ini perlu kiranya juga diusahakan adanya penjaminan nasib anak melalui hukum yang rasional positif, dapat dipertanggung jawabkan, dan bermanfaat.

Masalah pengangkatan anak dan perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Pengertian bahwa yang menjadi objek dan subjek dalam pelayanan dan pelaksanaan pengangkatan anak dan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban ; motivasi seseorang untuk mau ikut serta secara tekun dan gigih dalam kegiatan perlindungan anakdan mencegah berkembangnya pengangakatan anak.

Masalah pengangkatan anak berkaitan erat dengan masalah perlindungan anak. Oleh sebab itu perlu kita memahami hakekat perlindungan anak serta asas-asasnya. Pasal 2, ayat 3 dan 4, UU RI no. 4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak berbunyi sebagai berikut : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anakl dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Yang mengusahakan perlindungan anak(kesejahteraan anak) adalah Pemerintah dan atau masyarakat (pasal 11, ayat 2 UU RI no. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak). Jadi, jelas yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Dapat dikatakan setiap warga negara, anggota masyarakat ikut serta bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Karena kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif pada orang lain. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tuanya, serta pemerintahnya.

Dengan demikian perlu adanya Hukum Perlindungan Anak, sebagai hukum yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak demi peningkatan kesejahteraan sosial dan perlakuan adil anak.

Dasar-dasar filosofis, etis, dan yuridis, sosial perlu dikembangkan secara merata dan meluas agar setiap penduduk di Indonesia dapat berpartisipasi dan mengawasi dalam pelaksanaa perlindungan anak dan pengangkatan anak.

 

B. Rumusan Masalah

1.      Apa yang di maksud dengan Pengangkatan Anak ( Adopsi) ?

2.      Siapa sajakah yang terlibat dalam terjadinya atau berlangsungnya pengangkatan anak ?

3.      Apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan Adopsi ?

4.      Siapa saja pihak-pihak yang merasa dirugikan dan beruntung dalam pengangkatan anak tersebut ?

5.      Pro dan kontra apa sajakah dalam pengangkatan anak berdasarkan asas-asas perlindungan anak ?

6.      Bagaimana cara mengatasi permasalahan pengangkatan anak ?

 

C. Tujuan

1.      Agar kita lebih memahami tentang pengertian dari pengangkatan anak (adopsi)

2.      Untuk mengetahui dan paham pihak-pihak yang terlibat dalam berlangsungnya pengangkatan anak.

3.      Agar mengetahui sebab musabab seseorang melakukan adopsi.

4.      Agar mengetahui pihak-pihak yang telah dirugikan atau beruntung dalam melakukan pengangkatan anak tersebut.

5.      Agar lebih memahami pro dan kontra yang terjadi berdasarkan asas-asas perlindungan anak yang sudah ada.

6.      Agar mengetahui jalan keluar dari permasalahan pengangkatan anak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pengangkatan Anak (adopsi)

Arti kosakata adopsi adalah prosedur yang membuat seseorang menjadi anggota resmi dan diasuh oleh keluarga baru. Adopsi umum terjadi dalam masyarakat sehingga anak adopsi bisa memahami bahwa dirinya bukan satu-satunya anak yang diadopsi.

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Perumusan ini adalah perumusan umum untuk pengangkatan anak yang mempunyai beberapa bentuk perwujudan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat tertentu pihak-pihak yang bersangkutan.

Selain pengertian-pengertian diatas adopsi atau pengangkatan dapat diartikan secara etimologi dan terminologi. Antara lain sebagai berikut :

1.      Secara Etimologi

Adopsi berasal dari kata adoptie dalam Bahasa Belanda, atau adopt (adoption) dalam Bahasa Inggris yang berarti mengangkat anak /pengangkatan anak sebagai anak kandung. Istilah tersebut dalam kenyataannya secara utuh dialihkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi adopsi yang sama artinya dengan mengangkat anak/pengangkatan anak. Jadi, penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung.

Dalam Bahasa Arab disebut tabbanni yang menurut Mahmud Yunus  diartikan dengan “mengambil anak  angkat”, sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan ittikhadzahu ibnan, yaitu menjadikannya sebagai anak.

 

2.      Secara Terminologi

Menurut Wirjono Projodikoro, anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami istri, yang diambil dan dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri dan akibat hukum dari pengangkatan tersebut bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang sama sekali tidak berbeda dengan kedudukan hukum anak keturunan sendiri.

Sedangkan Menurut Poerwadarmanta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.

 

 

B. Pihak-pihak yang terlibat dalam berlangsungnya pengangkatan anak

Pihak-pihak yang terlibat dalam terjadinya dan berlangsungnya pengangkatan anak, antara lain sebagai berikut :

1.      Pihak orang tua kandung, yang menyediakan anaknya untuk diangkat.

2.      Pihak orang tua baru, yang mengangkat anak.

3.      Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak.

4.      Pihak perantara, yang dapat secara individual atau kelompok (badan, organisasi) menguntungkan atau merugikan pihak-pihak yang bersangkutan.

5.      Pembuatan undang-undang, yang merumuskan ketentuan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan.

6.      Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atau menghambat pengangkatan anak.

7.      Anak yang diangkat, yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya, menjadi korban tindakan aktif atau pasif seseorang.

 

C. Penyebab seseorang melakukan adopsi

1.      Sebab musabab melakukan pengangkatan anak bagi orang tua baru

Dilakukannya pengangkatan anak sebab-musababnya adalah sebagai berikut :

a.       Adanya keinginan untuk mempunyai anak dengan tujuan antara lain sebagai berikut :

1)      Ingin mempunyai keturunan, ahli waris.

2)      Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau untuk anaknya karena kesepian.

3)      Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain, bangsa lain yang dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.

4)      Adanya peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pelaksanaan pengangkatan anak.

5)      Adanya orang-orang tertentu yang menganjurkan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.

2.      Sebab musabab melakukan pengangkatan anak bagi orang tua kandung.

Ikut sertanya orang tua kandung dalam melaksanakan pengangkatan anak mempunyai sebab musababnya sendiri. Antara lain sebagai berikut :

a.       Merasa tidak mempunyai kemampuan untuk membesarkan anaknya.

b.      Melihat adanya kesempatan untuk meringankan beban dirinya, oleh karena ada yang ingin mengangkat anaknya.

c.       Adanya imbalan pada persetujuan anak kandungnya diangkat anak oleh orang lain.

d.      Nasehat/pandangan orang lain disekelilingnya.

e.       Ingin anaknya tertolong materiil selanjutnya.

f.       Masih mempunyai anak beberapa lagi.

g.      Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anak sendiri.

 

D. Pihak-pihak yang dirugikan dan diuntungkan menjadi korban pengangkatan anak

Dalam rangka penerapan sistem pengangkatan anak di Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa, maka ditinjau  dari perlindungan anak serta hukum perlindungan anak dapat ditentukan pihak yang yang beruntung bahkan yang rugi dalam hal ini. Antara lain sebagi berikut :

1.      Pihak yang beruntung

a.       Orang tua baru yang dipenuhi keinginannya dengan terlaksananya pengangkatan anak. Keberuntungan ini tidak dijamin akan abadi karena situasi dan kondisi dikemudian hari yang berubah-ubah dari yang bersangkutan.

b.      Orang tua kandung juga termasuk juga orang yang beruntung. Karena bebannya menjadi berkurang atau hilang oleh karena dilaksanakannya pengangkatan anak. Anak yang menjadi beban atau halangan telah diambil orang lain. Ada kemungkinan orang tua asli tertentu mendapatkan imbalan berupa uang.

c.       Mereka-mereka yang terlibat dalam pelaksanaan pengangkatan anak karena memberikan jasa. Misalnya saja, para perantara, pengurus panti asuhan tertentu, notaries, dan lain-lain.

d.      Anak yang diangkat. Anak yang bersangkutan ada kemungkinan mengalami pelayanan fisik yang baik daripada waktu berada pada orang tua aslinya. Diharapkan perbaikan hidup karena pengangkatan anak ini dapat mempunyai dampak yang positif pada perkembangan mental, fisik, dan sosialnya sepanjang hidupnya.

2.      Pihak yang tidak beruntung

a.       Anak yang diangkat. Harapan bahwa pengangkatan anak itu dapat mengatasi kesulitan hidup anak, ketidak sejahteraan anak tidaklah selalu dapat diwujudkan. Ternyata sering kali justru pelaksanaan pengangkatan anak itu malahan  mengembangkan lebih lanjut kesulitan hidup anak yang bersangkutan di kemudian hari. Penderitaan anak tidak segera terjadi pada saat pengangkatan dilaksanakan, tetapi di kemudian hari. Yaitu antara lain pada saat keadaan sebagai berikut :

1)      Anak angkat tidak menarik atau tidak menyenangkan lagi bagi orang tua angkat oleh sebab anak angkat mempunyai cacat mental atau fisik sehingga menjadi beban orang tua angkat. Hal ini dianggap merugikan finansiil dan memalukan keluarga. Akibatnya anak angkat tersebut ditelantarkan.

2)      Anak dikucilkan dari keluarga dan sekelilingnya dengan berbagai cara, oleh karena itu anak angkat tersebut berperilaku buruk (nakal). Sebab berperilaku asosial adalah akibat pembinaan yang tidak membangun oleh orang tua angkatnya atau akibat pemanjaan oleh orang tua angkatnya.

3)      Anak angkat menderita mental, fisik, dan sosial karena tidak diterima sepenuhnya akibat perbedaan ciri-ciri fisik yang ada pada dirinya sejak lahir oleh anggota keluarga angkatnya.

4)      Anak angkat menderita akibat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan keuangan, diperdagangkan karena ciri-ciri tubuh yang menarik , cantik, atau kuat. Anak angkat diperlakukan secara tidak layak sebagai manusia yang berakibat kerugian mental, fisik sosial tanpa mendapatkan ganti kerugian (dijual, disiksa tanpa dapat membalas).

5)      Anak angkat menderita oleh karena tidak adanya hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yang mencegah anak diperlakukan secara tidak adil dan tidak dikembangkan kesejahteraannya.

 

E. Pro dan Kontra Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak secara langsung atau tidak langsung menyangkut kepentingan pelayanan anak yang dapat mempunyai dampak positif dan dampak negative pada masa depan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perlu adanya usaha pencegahan penyalahgunaan pengangkatan anak secara individual dan kolektif yang menyebabkan anak angkat menjadi korban (mental, fisik, sosial). Usaha pencegahan ini harus dilakukan secara terpadu yang menjurus kea rah penanganan yang interdepartemental dan interdisipliner akibat pengamatan secara makro-integral.

Pengangkatan anak menyangkut nasib anak yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, pengangkatan anak menjadi pokok perhatian perlindungan anak, serta pelaksanaannya harus diamankan oleh hukum perlindungan anak demi perlakuan yang adil dan kesejahteraan anak.

Apabila masalah pengangkatan anak ini dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka akan terlihat antara lain beberapa hal yang pertama-tama dan terutama tidak merupakan usaha memperjuangkan kepentingan anak tetapi kepentingan orang dewasa, para orang tua (yang ingin  melepaskan anaknya dan yang ingin mengangkat anak) dan para perantara, pelaksana yang terlibat (yang mendapatkan imbalan atas pemberian jasa mereka). Dengan demikian pengangkatan anak dapat dikatakan sebagai urusan orang dewasa dan bukan urusan anak. Anak tidak terlibat secara aktif, tetapi secara pasif dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Anak terbawa dalam permasalahan dan bukan atas kehendaknya sendiri. Anak tidak mempunyai hak berbicara, menyatakan pendapat, tidak dapat menentang dan tidak mampu berjuang  menolak dijadikan objek pengankatan anak karena situasi dan kondisinya.

Bila kita memperhatikan apa yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan pengangkatan anak, maka jelaslah sudah bahwa pengangkatan anak bukanlah jalan atau cara terbaik untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan anak dan orang tua kandung sekeluarga dan pengangkatan anak hanya boleh dilakukan apabila benar-benar diperlukan dan harus tidak bertentangan dengan asas-asas perlindungan anak. Pelaksanaan pengangkatan anak harus merupakan suatu pengecualian karena situasi dan kondisi tertentu.

Pada umumnya pengangkatan anak adalah sesuatu yang bernilai ganda dan yang kontradiktif dan berkaitan benar atau erat dengan situasi dan kondisi tertentu yang tidak dapat dihindarkan. Antara lain pengangkatan anak itu merupakan sesuatu yang bersifat positif dan negative, dapat menguntungkan dan dapat merugikan yang bersangkutan, tidak dapat dilarang tetapi juga tidak dapat dianjurkan secara besar-besaran. Dengan demikian, kelihatan dengan jelas betapa kompleksnya, rumitnya permasalahan pengangkatan anak ini dan dapat membuat anak yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri menjadi korban non structural dan structural. Pengangkatan anak juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Yang penting sekarang adalah fenomena mana yang relavan dan dominan yang mempengaruhi adanya pengangkatan anak. Hal ini adalah penting dalam rangka menentukan kebijaksanaan untuk menyusun strategi dan taktik mengatasi permasalahan pelaksanaan pengangkatan anak. Yang rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat untuk yang bersangkutan.

 

F. Mengatasi Permasalahan Pengangkatan Anak

Hal yang harus dilakukan dalam mengahadapi berbagai macam permasalahan akibat pelaksanaan pengangkatan anak tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi kita adalah pertama-tama kita berusaha mencegah bersama berkembangnya pelaksanaan pengangkatan anak dengan berbagai cara yang rasional positif, dapat dipertimbangkan tanggung jawabkan dan bermanfaat untuk yang bersangkutan. Pertama sekali mengutamakan tindakan pencegahan pelaksanaan pengangkatan anak antara lain sebagi berikut ;

1.      Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan perbaikan atau pemberian sanksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi, yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan , penyalahguanaan kekuasaan/wewenang. Ini merupaka tindakan yang ekonomis daripada tindakan-tindakan lain. Ini juga dapat dilakukan secara individual dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti usaha perbaikan dan pemberian sanksi.

2.      Tindakan pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negative seperti antara lain: stigmatisasi, pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, kebencian atau permusuhan.

3.      Tindakan pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia, sesama anggota masyarakat. Usaha pencegahan pengangkatan anak serta permasalahannya dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik, sosial seseorang.

i. Para Peserta dalam pencegahan Pengangkatan anak

a.

–          Penguasa/instansi pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mengawasi perkembangan kesejahteraan sosial anggota masyarakat.

–          Penguasa/instansi pemerintah yang menentukan kebijaksanaan setiap anggota masyarakat mendapatkan kesempatan dan kemampuan memenuhi harapan mental, fisik dan sosial secara legal.

b.      Calon orang tua angkat yang ingin mengangkat anak, yang diharapkan tidak melaksanakan niatnya.

c.

–          Para pemberi jasa  atau perantara, yang memudahkan orang mendapatkan calon anak angkat. Mereka perlu diberi penyuluhan dan pembinaan mengenai hakekat pengangkatan anak.

–          Para penjabat yang terlibat dalam memberikan keputusan.

–          Para penjabat yang ikut serta dalam mengesahkan suatu pengangkatan anak.

d.      Pengamat, anggota masyarakat yang mengetahui adanya usaha akan berlangsungnya pengangkatan anak. Mereka diharapka ikut menghalangi kelangsungan pengangkatan anak.

e.       Orang tua kandung yang akan menyerahkan anaknya. Pada mereka diharapkan untuk dapat menahan diri tidak menyerahkan anaknya.

f.       Keluarga, anggota keluarga, yang diharapkan ikut serta mencegah, dan tidak sendiri mencari keuntungan dari keadaan yang sulit keluarga sendiri.

ii. Usaha-usaha pencegahan Pengangkatan anak

Beberapa usaha pencegahan pengangkatan anak adalah antara lain  sebagai berikut, yang dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri :

1.      Memberikan pembinaan mental dengan khususnya menekankan kepada pengertian tentang manusia, anak yang tepat, kemampuan untuk tidak mengutamakan kepentingan sendiri berlandaskan nilai-nilai sosial yang menyesatkan tentang kehidupan keluarga untuk yang bersangkutan.

2.      Memberikan bantuan meningkatkan kemampuan untuk membangun keluarga sejahtera dengan berbagai cara yang rasional, bertanggung jawab, bermanfaat.

3.      Menciptakan iklim yang dapat mencegah atau mengurangi pelaksanaan pengangkatan anak, bersama-sama dengan penyempurnaan struktur serta sistem mendapatkan kesempatan memenuhi keperluan hidup yang layak.

4.      Meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia melalui pendidikan formal dan non formal secara merata untuk semua golongan masyarakat.

 

iii. Pengecualian dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak maka pelaksanaan pengangkatan anak masih dapat diterima apabila benar-benar kepentingan anak, kesejahteraan anak yang menjadi tujuan utama. Yaitu, jika syarat-syarat ini dapat dipenuhi :

1.      Diutamakan pengangkatan anak yang yatim piatu.

2.      Anak yang cacat mental, fisik, sosial.

3.      Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keluarga.

4.      Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat.

5.      Dan hal lain-lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN

Dari apa yang telah dikemukakan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya masalah pengangkatan anak yang berkaitan dengan perlindungan anak itu adalah suatu interaksi karena adanya interelasi anatara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah mengamati fenomena mana saja yang relavan dengan adanya pengangkatan anak serta permasalahannya. Pemahamannya harus secara makrp integral supaya pendekatan dan pengatasannya dilakukan secara integrative dan interdispliner jika ingin mencapai keberhasilan dalam penanggulangannnya. Dengan demikian diharap adanya kegiatan interdepartemental dalam pengatasan permasalah yang berencana dan terkordinasi.

Jelaslah sudah bahwa pada dasarnya pengangkatan anak tidak dapat dibenarkan berdasarkan azas-azas perlindungan anak. Demi perlindungan anak yang mengutamakan kesejahteraan anak dan perlakuan adilanak pelaksanaan pengangkatan anak anak masih bisa diterima asalkan dipenuhinya beberapa persyaratan.

Dalam mengatasi permasalahan pengangkatan anak diutamakan usaha-usaha pencegahan antara lain berdasarkan pertimbangan karenalebih mudah, lebih ekonomis, dapat dilakukan secara individual dan kelompok, tidak perlu menimbulkan akibat yang negative, dapat pula mempereratpersatuan, kerukunan, dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesame manusia.

 

 

 

 

BAB IV

SARAN

1.      Disarankan agar Pancasila dan UUD 1945 dan GBHN dipakai sebagai dasar utama pengkajian apakah penerapan sistem pengangkatan anak di Indonesia benar-benar rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat untuk yang bersangkutan.

2.      Dalam rangka meningkatkan partisipasi anggota aparat pemerintah serta masyarakat dan efektivitas penanggulangan masalah pengangkatan anak yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, disarankan untuk mengembangkan dan meningkatkan penyuluhan mengenai pengertian-pengertian yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak dan perlindungan anak.

3.      Disarankan untuk memanfaatkan setiap kesempatan dan sarana komunikasi masa serta pendidikan formal dan non formal secara terarah, berencana dan terkoordinasi.

4.      Sebagai sarana berperan serta dalam pelaksanaan, memonitor, mengawasi, dan mendukung kegiatan tersebut sebelumnya sebaiknya dibentuk suatu wadah semi pemerintah dalam bentuk suatu dewan atau lembaga yang akan mendapatkan dukungan interdepartemental dalam beroperasinya.

5.      Agar dibuatnya ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin pelaksanaan usaha perlindungan anak yang berkaitan juga dengan bidang pengangkatan anak.

6.      Dalam Pelaksanaan pengangkatan anak, anak rentan untuk menjadi obyek  oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya ada lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan adopsi baik pra atau pasca adopsi.

7.      Pelaksanaan perlindungan terhadap anak dirasakan masih kurang. Seharusnya untuk mewujudkan perlindungan hukum yang diharapkan diperlukan koordinasi dari berbagai pihak, baik masyarakat, organisasi sosial, maupun pemerintah.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama. Jakarta:Akademi Pressindo. 1989

http://www.yahoo.com . Perlindungan Terhadap Hak-hak Anak.

© 2010, LBH APIK Jakarta; Jl. Raya Tengah No.31 Rt. 01/09, Kramatjati, Jakarta Timur 13540 Telp. 021-87797289 Fax.:02187793300, e-mail:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: