tugas antropologi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arti kosakata adopsi adalah prosedur yang membuat seseorang menjadi anggota resmi dan diasuh oleh keluarga baru. Adopsi umum terjadi dalam masyarakat sehingga anak adopsi bisa memahami bahwa dirinya bukan satu-satunya anak yang diadopsi.

Anak merupakan suatu hal yang penting dalam keluarga. Kurang lengkaplah bila dalam satu keluarga tidak dikaruniai seorang anak. Di Indonesia, sekarang l;agi marak-maraknya bayi dibuang oleh orang tua kandungnya sendiri, tindakan aborsi, penyiksaan terhadap anaknya sendiri, hingga pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Para orang tua-orang tua seperti itulah yang tidak memiliki tanggung jawab bahkan tidak mempunyai hati nurani. Mereka tidak berpikir bahwa masih banyak orang diluar sana ingin sekali mempunyai anak. Ada yang bertahun-tahun berumah tangga tapi belum juga dikaruniai anak.

Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan.

Ada bermacam-macam alasan mengapa pasangan suami istri memutuskan untuk mengadopsi seorang anak, bisa dikarenakan tidak bisa mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak sehingga hanya ingin lewat adopsi anak saja, atau karena alasan kemanusiaan karena anak tersebut ditinggalkan oleh orangtuanya. Apapun itu alasannya, tampaknya kebutuhan mengadopsi anak semakin dekat dengan kehidupan kita. Lalu dengan adanya hal tersebut langkah-langkah apa yang harus diambil agar anak angkat tersebut mempunyai kekuatan hukum.

B. Rumusan Masalah

Setelah membaca latar belakang masalah yang dipaparkan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1.      Apa itu adopsi?

2.      Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan adopsi ?

3.      Bagaimana Tata cara mengadopsi anak?

4.      Apa saja akibat hukum pengangkatan/adopsi anak tersebut?

5.      Bagaimana pengangkatan anak WNI oleh WNA?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1.      Untuk mengetahui pengertian adopsi

2.      Untuk mengetahui siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonan adopsi anak.

3.      Untuk mengetahui cara-cara atau syarat-syarat mengadopsi anak.

4.      Untuk mengetahui hukum-hukum yang berlaku dalam pengadopsian anak.

5.      Untuk mengetahui  tata cara pengangkatan anak WNI oleh WNA.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Adopsi

Pengertian adopsi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi dan terminologi.

a. Secara Etimologi

Adopsi berasal dari kata adoptie dalam Bahasa Belanda, atau adopt (adoption) dalam Bahasa Inggris yang berarti mengangkat anak / pengangkatan anak sebagai anak kandung. Istilah tersebut dalam kenyataannya secara utuh dialihkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi adopsi yang sama artinya dengan mengangkat anak/pengangkatan anak. Jadi, penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung.

Dalam Bahasa Arab disebut tabbanni yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”, sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan ittikhadzahu ibnan, yaitu menjadikannya sebagai anak.

b. Secara Terminologi

Menurut Wirjono Projodikoro, anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami istri, yang diambil dan dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri dan akibat hukum dari pengangkatan tersebut bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang sama sekali tidak berbeda dengan kedudukan hukum anak keturunan sendiri. Sedangkan Menurut Poerwadarmanta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.

Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan yang biasanya dilaksanakan untuk mendapatkan ahli waris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Akibat dari adopsi yang demikian itu bahwa anak yang diadopsi akan memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memiliki syarat-syarat untuk benar-benar menjamin kesejahteraan bagi anak.

Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan akan harta kekayaan rumah.

Menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah. Adopsi harus dibedakan dengan pengangkatan anak dengan tujuan semata-mata untuk pemeliharaan anak saja. Dalam hal ini anak tidak mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal warisan.

Rumusan yang diberikan oleh JA. Nota yang dikutip Purnadi Purbotjaroko mengenai adopsi adalah sebagai suatu lembaga hukum yang menyebabkan seorang beralih ke hubungan kekeluargaan lain, sehingga timbul hubungan-hubungan hukum yang sah dengan orang tuanya.

Di Jawa Tengah pengangkatan anak menurut M.M Djojodiguno dan Raden Tirtawinata, adalah pengangkatan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak itu baik secara lahir maupun batin merupakan anak sendiri.

B. Pihak-pihak  yang dapat mengajukan adopsi

1.      Pasangan Suami Istri

Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam SEMA No.6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

2.      Orang Tua Tunggal

a.       Staatblaad 1917 No. 129

Staatblaad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh Anda yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.

Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.

b.      Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (private adoption), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (single parent adoption). Jadi, jika seseorang belum menikah atau seseorang  memutuskan untuk tidak menikah dan seseorang ingin mengadopsi anak, ketentuan ini sangat memungkinkan seseorang untuk melakukannya.

C. Tata Cara Pengadopsian Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.

Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan kepada panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat .

Dalam hal calon orang tua angkat didampingi oleh kuasanya maka hal ini berarti pemohon atau calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam pemeriksaan dipersidangan di Pengadilan Negeri.

Isi permohonan

Adapun isi Permohonan yang dapat diajukan adalah:

1. Motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut.

2. Penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang.

Untuk itu dalam setiap proses pemeriksaan, seseorang juga harus membawa dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut. Dua orang saksi itu harus pula orang yang mengetahui betul tentang kondisi dirinya sendiri (baik moril maupun materil) dan memastikan bahwa seseorang tersebut akan betul-betul memelihara anak tersebut dengan baik.

Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial maka harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Yang dilarang dalam permohonan

Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu:

1. Menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak.

2. Pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon.

Ini terjadi karena putusan yang dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi pengesahan saja.

Mengingat bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Anda, maka Anda perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk pula mempersiapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial atau ekonomi. Bukti-bukti tersebut akan memberikan keyakinan kepada majelis hakim tentang kemampuan Anda dan kemungkinan masa depan anak tersebut. Bukti tersebut biasanya berupa slip gaji, Surat Kepemilikan Rumah, deposito dan sebagainya.

Pencatatan di kantor Catatan Sipil

Setelah permohonan disetujui Pengadilan, seseorang akan menerima salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan yang  diperoleh ini harus dibawa ke kantor Catatan Sipil setempat untuk menambahkan keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama kita sebagai orang tua angkatnya.

D. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

1.      Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

2.      Waris

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Hukum Adat :

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, Jawa misalnya pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya (M. Buddiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, AKAPRESS, 1991).

Pengadopsian anak angkat di dalam hukum adat Indonesia harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.

Hukum Islam :

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya (M. Budiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum, AKAPRESS, 1991).

Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau arhaam.

Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 – sepertiga – bagian dari Harta Peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.

Peraturan Per-Undang-undangan hukum perdata barat atau BW :

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Karena status anak angkat sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya maka dengan demikian pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 857 KUHPerdata dan berlaku “legitieme portie” pasal 913 sampai dengan pasal 929.

E. Pengangkatan Anak WNI oleh WNA

Untuk itu akan diperiksa dan diteliti:

1.      Surat nikah calon Orang Tua Angkat.

2.      Surat lahir mereka

3.      Surat keterangan kesehatan

4.      Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan calon Orang Tua Angkat (suami-isteri)

5.      Persetujuan atau izin untuk mengangkat anak/bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal orang tua angkat.

6.      Surat penelitian/keterangan dari instansi/lembaga sosial yang berwenang dari negara asal orang tua angkat.

Pengangkatan anak WNI oleh WNA dimungkinkan, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Keputusan Menteri Sosial RI, No: 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, dalam lampirannya disebutkan:

Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing.

1.      Calon orang tua angkat .

a.       Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun, maksimal 45 tahun

b.      Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 (lima) tahun dengan mengutamakan keadaannya sebagai berikut :

–          Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli), atau

–          Belum mempunyai anak, atau

–          Mempunyai anak kandung seorang, atau

–          Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.

c.       Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial berdasarkan surat keterangan dari negara asal pemohon;

d.      Persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal pemohon;

e.       Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian RI;

f.       Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah RI;

g.      Telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurang 3 (tiga) tahun berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serengah-rendahnya Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II setempat;

h.      Telah memelihara dan merawat anak yang bersangkutan sekurang-kurangnya :

–          6 (enam) bulan untuk di bawah umur 3 (tiga) tahun.

–          1 (satu) tahun untuk anak umur 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun sampai 5 (lima) tahun.

i.        Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

2.      Calon anak angkat

a.       berumur kurang dari 5 (lima) tahun

b.      berada dalam asuhan organisasi social

c.       persetujuan dari orang tua/wali (apabila diketahui ada).

3.      Laporan sosial

Untuk pengangkatan anak asing Undang-undang No 62 tahun 1958 tentang kewaranegaraan Republik Indonesia pada pasal 2, yang dikatakan :

Ayat (1) Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warganegara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Repuplik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.

Ayat (2) Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat tersebut dalam satu tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku.

Dalam penjelasannya dikatakan adakalanya anak yang diangkat itu adalah anak asing, maka pemberian kewargaan negaran Republik Indonesia kepada anak angkat itu hendaknya dibatasi pada anak yang masih muda. Tujuan pengangkatan anak asing oleh seorang warga negara Republik Indonesia adalah terutama untuk kepentingan kesejahteraan anak. Materi ketentuan pasal 2 dan penjelasan umum Undang- undang No. 62 tahun 1958 antara lain:

–          Batas usai anak yang boleh diangkat dibawah umur 5 tahun.pengangkatan termasud harus disahkan oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu satu tahun setelah pengangkatan anak.

–          Anak asing yang diangkat sebagai anak angkat oleh seorang warganegara Republik Indonesia termaksud diarahkan agar benar-benar dapat merasakan dan menyakini dirinya warganegara Republik Indonesia.

Undang-undang No. 4 tahun 1970 tentang kesejahteraan Anak Dalam Undang-undang ini ditentukan motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak. Pasal 12 berbunyi:

1.                       Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

2.                       Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

3.                       Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seseorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung. Pihak-pihak yang terlibat dalam hal terjadinya pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

a. Pihak orang tua kandung, yang menyediakan anaknya untuk diangkat.

b. Pihak orang tua baru, yang mengangkat anak.

c. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak.

d. Pihak perantara, yang dapat secara individual atau kelompok ( badan, organisasi ).

e. Pembuatan Undang-Undang yang merumuskan ketentuan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan.

f. Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atu mengahmbat pengangkatan anak.

g. Anak yang diangkat, yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya.

Selain itu dalam mengadopsi anak di Indonesia mempunyai aturan-aturan serta hukumnya sendiri. Dimana hukum-hukum tersebut tercantum dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Misalnya saja, dalam  Undang-undang No. 4 tahun 1970 tentang kesejahteraan Anak dalam Undang-undang ini ditentukan motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak yang tercantum pada Pasal 12. Selain itu juga dalam Keputusan Menteri Sosial RI, No: 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Didalam agama dan di masyarakat pengadopsian anak memiliki hukum sendiri-sendiri seperti yang tercantum dalam bukunya M. Buddiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, AKAPRESS, 1991. Sehingga kita tidak bisa seenaknya saja mengadopsi anak. Tanggung jawab juga harus dimiliki seseorang apabila dirinya ingin mengadopsi anak.

B. Saran

1.      Pelaksanaan perlindungan terhadap anak dirasakan masih kurang. Seharusnya untuk mewujudkan perlindungan hukum yang diharapkan diperlukan koordinasi dari berbagai pihak, baik masyarakat, organisasisosial, maupun pemerintah.

2.      Dalam Pelaksanaan pengangkatan anak, anak rentan untuk menjadi obyek oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya ada lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan adopsi baik pra atau pasca adopsi.

DAFTAR PUSTAKA

© 2010, LBH APIK Jakarta; Jl. Raya Tengah No.31 Rt. 01/09, Kramatjati, Jakarta Timur

13540
Telp. 021-87797289

Fax.:02187793300,

e-mail: apiknet@centrin.net.id

M. Buddiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, AKAPRESS, 1991

Muderis, Zaini. 2002. Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga sistem Hukum. Bina Aksara. Jakarta. Hal.4

Soerjono, Soekanto. 1989. Intisari Hukum Keluarga, Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 52

http://eprints.undip.ac.id/18419/1/NOVI_KARTININGRUM.pdf

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: